BEIJING, 28 Oktober 2026 — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 merumuskan rekomendasi strategis untuk mempercepat transisi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Rekomendasi ini mencakup penguatan jaringan listrik, pengembangan teknologi penyimpanan energi, kepastian investasi, serta kolaborasi lintas sektor.
Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, delegasi melaksanakan studi banding ke Republik Rakyat Tiongkok melalui diskusi bersama China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA) di Beijing pada 27 Oktober 2026, serta kunjungan ke fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Yanqing yang dikelola Jingneng Clean Energy di kawasan Longqingxia, Distrik Yanqing.
Kegiatan ini bertujuan menggali praktik pengembangan energi bersih yang dapat diadaptasi untuk mendukung pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 dan Kebijakan Energi Nasional.
Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, menegaskan bahwa kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan transisi energi dan perubahan iklim. Pengalaman Tiongkok dalam pengembangan energi surya, penguatan jaringan, serta integrasi sistem kelistrikan menjadi referensi penting bagi Indonesia.
Ketua Angkatan PKN I Angkatan 69, I Dewa Nyoman AD Wijaya, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut memberikan pembelajaran mengenai pentingnya integrasi pembangunan pembangkit, jaringan listrik, dan sistem penyimpanan energi. Pendekatan ini diperlukan agar peningkatan kapasitas energi terbarukan dapat diikuti kesiapan sistem dalam menyalurkan listrik secara andal.
Hal tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebanyak 42,6 GW dialokasikan untuk EBT, termasuk 17,1 GW tenaga surya. Indonesia juga merencanakan pembangunan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit.
Sementara itu, Ketua Benchmarking PKN I Angkatan 69, Jefferdian, menekankan perlunya menerjemahkan pembelajaran internasional menjadi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.
Delegasi mengidentifikasi enam prioritas rekomendasi, yakni penyelarasan pembangunan pembangkit dan jaringan; percepatan pengembangan Battery Energy Storage System (BESS); penguatan kepastian investasi dan kontrak energi terbarukan; integrasi perizinan dan pemanfaatan lahan; penguatan industri nasional serta penciptaan lapangan kerja hijau; dan pemanfaatan digitalisasi serta kecerdasan artifisial dalam pengelolaan sistem kelistrikan.
Menurut Jefferdian, kepastian investasi, kesiapan jaringan, alih teknologi, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja perlu berjalan beriringan agar transisi energi memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
Hasil studi banding selanjutnya akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan yang memuat rekomendasi intervensi, instansi penanggung jawab, kebutuhan pendanaan, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilan.
Melalui kegiatan ini, Delegasi PKN I Angkatan 69 berharap dapat mendorong kebijakan transisi energi yang lebih terarah dan implementatif guna memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing industri, memperluas lapangan kerja hijau, dan mendukung resiliensi nasional.
