JAYAPURA — Kejaksaan Tinggi Papua mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui peluncuran program Adhyaksa Peduli Nelayan: Kolaborasi Pembangunan dan Percepatan Operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program tersebut secara resmi diluncurkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jefferdian, S.H., M.H., dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Sasana Karya Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Papua, Kamis (8/10/2026).
Peluncuran ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Kejaksaan Tinggi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam mendukung percepatan pembangunan serta operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Papua.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Tinggi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas berbagai aspek strategis, tantangan, serta langkah konkret dalam mengoptimalkan pelaksanaan program.
Kejaksaan Hadir Mengawal Pembangunan
Program Adhyaksa Peduli Nelayan menegaskan bahwa peran Kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup dukungan terhadap tata kelola pembangunan melalui fungsi dan kewenangan yang dimiliki.
Dalam program ini, Kejaksaan memberikan dukungan berupa pendapat hukum, pendampingan hukum, pengawalan intelijen penegakan hukum, serta rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi permasalahan hukum sejak dini, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong pelaksanaan program pembangunan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat berjalan secara optimal tanpa mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kepastian hukum.
Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Kegiatan penandatanganan PKS dan FGD turut dihadiri perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, unsur perguruan tinggi, insan pers, TNI, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta kelompok masyarakat.
Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh para kepala kejaksaan negeri beserta jajaran se-Papua, serta kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota se-Papua.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesamaan persepsi, menyelaraskan langkah pelaksanaan program, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Melalui forum diskusi tersebut, berbagai aspek terkait pelaksanaan dan tindak lanjut program Kampung Nelayan Merah Putih dibahas untuk mendorong implementasi yang lebih terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir.
Sinergi lintas sektor ini juga diharapkan mampu memperkuat penyelesaian berbagai tantangan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, mulai dari aspek koordinasi kelembagaan hingga keberlanjutan operasionalisasi fasilitas yang dibangun.
Mendorong Kesejahteraan Nelayan Papua
Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan.
Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung, tetapi juga dari keberlanjutan pengelolaan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan nelayan, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui Adhyaksa Peduli Nelayan, Kejaksaan Tinggi Papua bersama para pemangku kepentingan mendorong agar pembangunan tersebut dapat terlaksana secara terkoordinasi, sesuai ketentuan hukum, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kehadiran Kejaksaan dalam kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pembangunan sekaligus mendukung terciptanya tata kelola program yang bertanggung jawab.
Pada akhirnya, sinergi antara Kejaksaan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi kekuatan bersama dalam mempercepat operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih serta mendorong terwujudnya masyarakat nelayan Papua yang lebih sejahtera, mandiri, produktif, dan berdaya saing.
